Ini Dia Alasan Kenapa Program Pemerintah Selalu Gagal
Oleh: Founder KunciPro Netizen – Suara Arus Bawah
Stop Halu! Rakyat Butuh Kerja, Bukan Sekadar Janji Manis di Panggung Debat!
Pernah nggak sih kalian ngerasa, tiap kali ada Pilkada atau Pilpres, gula darah kita selalu tinggi sama janji manis yang bikin diabetes. Katanya mau kasih jutaan lapangan kerja, katanya mau hapus kemiskinan. Tapi pas ditanya: "Pak, di desa saya ada berapa sarjana yang nganggur?", eh bapaknya malah PLanga-PLongo!
Sabar ini bukan hanya pria Solo tapi kebanyakan politisi sama, mau buat program nasional kemasyarakatan tapi sama masyarakatnya ga kenal, aneh dong.
Inilah yang disebut Founder KunciPro, Tri Lukman Hakim, S.H., sebagai Halusinasi Program. Gimana mau sayang kalau nggak kenal? Gimana mau bikin lapangan kerja kalau nggak tahu rakyatnya punya skill apa? Jangan kayak HRD yang harus kuasai skill mekanik tinggi.
1. KTP Cuma Buat Pajak dan Nyoblos?
Jujur aja, kita baru "diingat" negara pas dua momen: pas disuruh bayar pajak atau pas mau Pemilu. Pada momen ini semua di data, bahkan yang kerja merantau dalam negeri atau luar negeri juga ketemu, seakan tidak bisa lari dari radar politik praktis.
Tapi Selebihnya? Kita cuma angka di tumpukan kertas KTP yang nggak pernah diaudit nalar. Seharusnya Pemerintah Desa itu kayak wali kelas.
Dia tau karakter siswanya, siapa yang sakit, siapa yang butuh pantauan pengajaran lebih, siapa yang rajin dan yang malas-malasan. Coba bayangkan analogi Kelurahan, Pak Lurah tidak dipilih rakyat tapi di pilih oleh jabatan yang lebih tinggi Bupati/walikota. Coba tanya ke rakyat siapa nama Pak Lurah sekarang, atau tanya Pak Lurah ada berapa warga yang masa usia kerja?
99% mereka ngak tau siapa lurahnya, karena memang lurah tidak lama masa jabatan tergantung dari mutasi kepentingan birokrasi.
Lalu apa bisa Pemerintah Desa Mensejahterakan rakyat jika buta arah apa yang mereka pimpin, sebenarnya mereka hanya formalitas birokrasi sih, bukan murni pelayanan.
2. Kebijakan "Pukul Rata" yang Bikin Puyeng
Bayangkan, di sebuah desa isinya banyak sarjana hukum yang butuh kerjaan, eh malah dikasih pelatihan bikin kue kering cuma gara-gara anggarannya ada di situ.
Terus dengan santainya mereka bilang, ini variasi keahlian biar kemampuan masyarakat bervariasi nggak hanya bisa baca pasal tapi baca resep adonan. Ini namanya Kesesatan Kebijakan! Anggaran ludes, laporan SPJ (Asal Bapak Senang) beres, tapi rakyatnya tetep pengangguran. Capek nggak sih?
3. Sindrom "Pemimpin Dashboard"
Banyak pemimpin kita sekarang hobi liat grafik bagus di layar komputer. Padahal, data itu seringkali hasil polesan bawahan yang takut kena marah. Mereka takut melakukan Sensus Jujurdoor to door, atau memang dibuat sedemikian rupa.
Jangan sensus seluruh penduduk tapi sempling aja sebagian, hemat biaya elektabilitas naik.
Coba deh lihat data sensus penduduk terahir kali di tahun berapa? Tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 270 juta jiwa.
Sekarang 2026 tapi data yang dipakai data basi tahun 2020? Aneh dong, padahal 6 Tahun itu banyak perubahan seperti kematian, kelahiran, lulus sekolah, pindah kewarganegaraan.
Jika ingin hasil mewah tapi data kadaluarsa jangan harap rakyat tidak keracunan makan data basi.
4. Belajarlah dari Perusahaan Swasta!
Mantan petugas survei lapangan kita mengungkap rahasia: Perusahaan global aja nggak berani buang duit tanpa survei mendalam. Kenapa Negara yang duitnya dari rakyat malah males survei lapangan?
Ada sih survey lapangan tapi ya itu tadi hanya beberapa sample doang ga seluruh rakyat cakap hukum yang dijadikan riset. Menjalankan negara tanpa data mikro itu ibarat bawa kapal pesiar di tengah badai tanpa kompas. Pasti Karam!
Kesimpulan Netizen:
Sudah saatnya kita audit realitas! Pasang bendera putih tanda menyerah dengan nalar pemerintahan saat ini. Jangan mau lagi disuapi halusinasi program. Kedaulatan kita bukan cuma di kotak suara, tapi di kejujuran data. Kalau pemerintah menolak kenal rakyatnya, ya jangan salahkan kalau rakyat makin rajin bikin meme nyeleneh!
Suara Netizen