Sengketa Saldo Raib Google Play di MK: Arogansi Algoritma dan Konsumen Manja
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
(Lead Analyst KunciPro Research Institute)
Pernahkah Anda bangun tidur dan tiba-tiba mendapatkan notifikasi saldo OVO atau kartu kredit terpotong otomatis oleh Google Play, Grab, atau Netflix? Padahal Anda merasa tidak pernah memencet tombol "Bayar" hari itu. Rasanya seperti kecopetan di tengah keramaian digital, bukan?
Isu panas inilah yang kemarin, 9 Maret 2026, dibawa oleh Bernita Matondang dkk ke meja Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026. Mereka menggugat UU Perlindungan Konsumen karena merasa "dizolimi" oleh sistem langganan otomatis yang menolak pengembalian dana (refund). Namun, sebelum kita semua ikutan "baper" dan menyalahkan teknologi, mari kita bedah masalah ini menggunakan logika dingin News Audit ala KunciPro.
Predator Algoritma: Menjual "Harapan yang Dilupakan"
Kita harus jujur bahwa raksasa teknologi seperti Google atau LinkedIn adalah praktisi Gaslighting Institusional. Mereka mendesain sistem "Start Free Trial" sesederhana membalikkan telapak tangan. Namun, begitu Anda ingin keluar (cancel), Anda dipaksa melewati labirin pengaturan yang lebih rumit daripada birokrasi kelurahan.
Dalam jurnal terbaru saya yang terindeks di Zenodo, saya menyebut fenomena ini sebagai Amnesia Digital. Perusahaan-perusahaan ini secara sadar tidak memberikan notifikasi H-1 sebelum auto-debit dilakukan. Kenapa? Karena "Lupa" adalah komoditas. Jika Anda lupa, mereka untung. Ini adalah bentuk Wanprestasi Terselubung yang berlindung di balik tumpukan klausula baku yang malas kita baca. Mereka tidak lagi menjual fitur, mereka memanen keuntungan dari keterbatasan kognitif manusia. Inilah yang saya sebut sebagai Aroganisme Digital.
Paradoks "Baby-Sitting State": Berhenti Menjadi Konsumen Manja!
Namun, di sisi lain, saya harus memberikan "tamparan nalar" kepada kita semua sebagai konsumen. Gugatan di MK ini mencerminkan sebuah penyakit sosiologi hukum yang akut: Erosi Tanggung Jawab Pribadi.
Bayangkan, kita menuntut Negara untuk mengubah Undang-Undang hanya karena kita "teledor" tidak memasang alarm di HP sendiri untuk mematikan langganan gratisan. Saya pribadi pernah mengalami "Tragedi OVO 24 Ribu" karena lupa mematikan Grab Unlimited. Apakah saya marah? Ya. Apakah saya menggugat ke MK? Tidak. Kenapa? Karena saya sadar itu adalah Biaya Kursus Kedewasaan Digital.
Jika setiap "keteledoran jempol" harus diurus oleh Hakim Konstitusi, maka kita sedang menyeret negara menjadi Baby-Sitting State—negara pengasuh yang harus menyuapi warga negaranya yang malas berdisiplin finansial. Mahkamah Konstitusi bukan tempat untuk mengadu soal "lupa", melainkan tempat untuk menjaga kedaulatan hukum yang fundamental. Sebagaimana nasihat Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam persidangan kemarin: "Efektivitas itu adalah hasil implementasi, bukan sekadar urusan norma."
Solusi Realistis: Alarm vs Amandemen
Kedaulatan digital Anda tidak berada di tangan 9 Hakim MK, melainkan berada di pengaturan Alarm perangkat Anda malam ini. Jika Anda cukup pintar untuk mencari "Uji Coba Gratis", Anda seharusnya cukup pintar untuk menyetel pengingat di kalender.
Negara memang wajib memaksa platform global untuk transparan (misal: kewajiban notifikasi H-1). Itu adalah audit sistem yang mutlak. Namun, warga negara juga wajib "Self-Audit". Jangan sampai kita menjadi bangsa yang fasih berteriak soal hak konstitusional, tapi gagap dalam memanajemen tanggung jawab personal.
Vonis Sosio-Legal: Berhentilah menjadi konsumen yang Amnesianis jika Anda ingin menang melawan platform yang Aroganis. Perlindungan hukum terbaik adalah kewaspadaan mandiri. Jangan sampai 24 ribu Anda hilang karena lupa, tapi jangan pula nalar logis Anda hilang karena terlalu sering merasa menjadi korban sistemik.
Mari berdiskusi, Netizen KunciPro! Apakah Anda setuju kalau kelalaian "Lupa" ini harus dilindungi MK, ataukah ini saatnya kita berhenti jadi "anak manja" di hadapan teknologi? Tulis argumen cerdas kalian di kolom komentar!
Suara Netizen